Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul kekhawatiran publik terhadap potensi kerusakan ekosistem di kawasan wisata tersebut.
“Saya akan evaluasi. Sepulang dari sini, saya akan rapat dengan Dirjen dan memanggil pemegang Izin Usaha Pertambangan, baik dari BUMN maupun swasta,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Bahlil menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua yang merupakan wilayah Otonomi Khusus (Otsus). Ia menyebut, pendekatan serupa juga diterapkan di Aceh.
“Papua ini daerah Otsus, jadi perlakuannya juga khusus. Saya melihat ada kearifan lokal yang belum tersentuh dengan baik. Evaluasi akan dilakukan dan aktivitas tambang akan disesuaikan dengan dokumen Amdal,” ujarnya.
Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di sejumlah pulau seperti Kawe, Gag, dan Manuran di Raja Ampat menuai sorotan. Kegiatan tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan darat yang menjadi bagian dari kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan Indonesia.
